Habiburokhman minta polri proporsional usut dugaan pemerasan WN Malaysia yang menghadiri Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 memicu perhatian publik dan tokoh nasional. Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman, angkat bicara dan meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk bertindak secara proporsional dan profesional dalam menangani kasus ini. Kejadian ini tidak hanya mencoreng citra institusi kepolisian, tetapi juga nama baik Indonesia sebagai tuan rumah salah satu festival musik terbesar di Asia Tenggara.
Kronologi Dugaan Habiburokhman Minta Polri Proporsional Usut Dugaan Pemerasan WN Malaysia

Kasus ini bermula dari laporan seorang WN Malaysia yang menjadi korban pemerasan saat menghadiri DWP 2024 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran. Dalam laporannya, korban mengaku dihentikan oleh oknum aparat keamanan dengan dalih melakukan pelanggaran hukum yang tidak jelas. Korban dipaksa menyerahkan sejumlah uang agar kasus tersebut tidak dilanjutkan.
Berdasarkan penyelidikan awal, diketahui bahwa modus operandi para pelaku melibatkan intimidasi verbal, penyitaan dokumen pribadi, dan ancaman pidana. Salah satu korban mengungkapkan bahwa ia diperas hingga Rp 5 juta untuk menghindari “masalah hukum.” Laporan ini kemudian memicu reaksi cepat dari pihak kepolisian, khususnya Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Tindakan Cepat Polri
Divisi Propam Polri langsung bergerak menyelidiki kasus ini setelah laporan mencuat. Berdasarkan hasil investigasi awal, sebanyak 18 personel polisi dari berbagai kesatuan ditetapkan sebagai terduga pelaku. Mereka saat ini telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Langkah yang diambil Polri meliputi:
- Penahanan Internal:
Ke-18 personel tersebut ditahan sementara untuk memastikan proses investigasi berjalan lancar tanpa intervensi. - Sidang Kode Etik:
Jika terbukti bersalah, para pelaku akan menjalani sidang kode etik yang dapat berujung pada sanksi berat, termasuk pemecatan tidak dengan hormat (PTDH). - Kemungkinan Proses Pidana:
Polri juga membuka peluang untuk menjerat pelaku dengan proses hukum pidana, tergantung pada hasil investigasi lanjutan.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menegaskan bahwa institusi kepolisian tidak akan menoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. “Siapa pun yang melanggar hukum, apalagi menyalahgunakan wewenang, akan ditindak tegas,” tegasnya dalam konferensi pers di Mabes Polri.
Pernyataan Habiburokhman

Sebagai anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyoroti pentingnya penanganan kasus ini secara transparan dan proporsional. Ia menegaskan bahwa sanksi harus diberikan kepada individu yang benar-benar terbukti bersalah, tanpa merusak nama baik aparat yang bekerja dengan profesional.
“Jangan sampai tindakan segelintir oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Namun, sanksi haruslah proporsional. Yang bersalah harus dihukum, dan yang tidak terlibat harus dibersihkan namanya,” kata Habiburokhman.
Ia juga menyampaikan bahwa penyelesaian kasus ini akan menjadi ujian penting bagi Polri untuk membuktikan komitmennya dalam menjalankan reformasi institusi. Transparansi dalam penanganan kasus ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik, khususnya di kalangan masyarakat internasional yang hadir di DWP.
Dampak Terhadap Citra Indonesia
Kasus ini membawa dampak negatif terhadap citra Indonesia di mata internasional. DWP adalah salah satu festival musik terbesar di Asia Tenggara yang menarik ribuan pengunjung dari berbagai negara setiap tahunnya. Keamanan dan kenyamanan peserta, termasuk WNA, menjadi faktor penting yang memengaruhi reputasi acara tersebut.
Jika tidak ditangani dengan serius, kasus ini dapat menimbulkan keraguan dari wisatawan asing untuk menghadiri acara serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, langkah cepat dan tegas dari Polri sangat dibutuhkan untuk memulihkan nama baik Indonesia sebagai destinasi wisata dan budaya yang aman.
Tabel Rincian Dugaan Pemerasan
Berikut adalah perkiraan rincian jumlah uang yang diminta oleh para pelaku berdasarkan laporan korban:
No. | Korban | Jumlah Uang yang Diminta | Modus Pemerasan |
---|---|---|---|
1 | WN Malaysia | Rp 5 juta | Ancaman penahanan dokumen pribadi |
2 | WN Singapura | Rp 7 juta | Tuduhan membawa barang ilegal |
3 | WN Jepang | Rp 10 juta | Intimidasi verbal |
4 | WN Inggris | Rp 8 juta | Pemalsuan bukti pelanggaran hukum |
5 | WN Australia | Rp 6 juta | Penahanan tanpa dasar hukum jelas |
Langkah Pencegahan di Masa Depan
Untuk mencegah kasus serupa terulang, Polri dan pemerintah perlu mengambil langkah strategis, antara lain:
- Peningkatan Pengawasan Internal:
Mengoptimalkan fungsi Divisi Propam untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap anggota yang bertugas di lapangan. - Sosialisasi Hak dan Kewajiban Masyarakat:
Memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk WNA, tentang hak mereka saat berinteraksi dengan aparat penegak hukum. - Peningkatan Teknologi Pemantauan:
Memasang kamera pengawas (CCTV) di lokasi-lokasi strategis untuk memantau aktivitas petugas secara langsung. - Pelatihan Etika dan Integritas:
Mengadakan pelatihan khusus bagi anggota Polri untuk menanamkan nilai-nilai profesionalisme dan integritas.
Harga Tiket DWP 2024
Sebagai tambahan informasi, berikut adalah daftar harga tiket DWP 2024 untuk referensi:
Kategori Tiket | Harga (IDR) | Fasilitas |
---|---|---|
GA Early Entry 3-Day Pass | Rp 1.750.000 | Masuk sebelum pukul 18.00 WIB |
GA Presale 3-Day Pass | Rp 1.900.000 | Masuk kapan saja selama acara berlangsung |
VIP Presale 3-Day Pass | Rp 3.950.000 | Akses jalur VIP, area menonton eksklusif, fasilitas tambahan lainnya |
GA Group Package (5 Tiket) | Rp 10.500.000 | Paket tiket untuk 5 orang |
VIP Group Package (5 Tiket) | Rp 21.000.000 | Paket VIP untuk 5 orang dengan fasilitas eksklusif |
Penanganan kasus ini akan menjadi bukti nyata keseriusan Polri dalam mereformasi institusinya. Langkah tegas terhadap pelaku tidak hanya menjadi upaya penegakan hukum, tetapi juga memberikan pesan kuat bahwa keadilan berlaku untuk semua, termasuk bagi aparat penegak hukum.