Penangkapan 18 polisi dari berbagai satuan ditangkap oleh Propam Polri setelah diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024, termasuk warga negara Malaysia, melaporkan telah menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi. Mereka mengaku ditangkap tanpa alasan jelas, diancam, dan dipaksa membayar sejumlah uang untuk menghindari penahanan.
Tindakan Propam Polri Penangkapan 18 Polisi Memeras Penonton

Menanggapi laporan tersebut, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri segera melakukan investigasi. Hasilnya, Penangkapan 18 polisi dari berbagai satuan, mulai dari Polsek hingga Polda, ditangkap karena diduga terlibat dalam aksi pemerasan tersebut
Kronologi Kejadian yang Menggemparkan

Dugaan pemerasan oleh oknum polisi dalam acara musik Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 menjadi sorotan publik setelah beberapa penonton melaporkan perlakuan tidak pantas dari anggota kepolisian. Salah satu korban adalah seorang warga negara Malaysia, yang mengaku dipaksa menyerahkan sejumlah uang untuk menghindari penahanan.
Awal Laporan
Insiden ini mencuat setelah sejumlah korban melaporkan kejadian tersebut kepada Propam Polri. Mereka mengaku dihentikan secara acak oleh polisi di sekitar lokasi acara di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Polisi menuduh mereka melanggar hukum tanpa memberikan bukti konkret dan kemudian meminta uang sebagai “penyelesaian damai”.
Investigasi Propam Polri
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri bergerak cepat setelah menerima laporan tersebut. Dalam waktu singkat, investigasi internal berhasil mengidentifikasi 18 anggota polisi yang diduga terlibat. Mereka berasal dari berbagai tingkat satuan, mulai dari Polsek hingga Polda.
Penangkapan dan Penahanan
Penangkapan 18 polisi yang diduga terlibat dalam pemerasan ditangkap dan ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan ini menunjukkan komitmen Polri untuk menjaga integritas institusi dan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.
Modus Operandi Pemerasan

Para oknum polisi ini menggunakan beberapa modus operandi yang dirancang untuk memanfaatkan situasi acara besar seperti DWP:
Penangkapan Tanpa Alasan Jelas
Para korban dihentikan oleh polisi tanpa alasan yang sah. Mereka dituduh melakukan pelanggaran hukum, seperti membawa narkoba atau melanggar ketertiban umum, meskipun tidak ada bukti yang ditemukan.
Ancaman Penahanan
Polisi mengancam korban dengan hukuman penjara jika mereka tidak mau bekerja sama. Hal ini membuat korban merasa terintimidasi dan tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan uang.
Permintaan Uang dalam Jumlah Besar
Beberapa korban melaporkan bahwa mereka diminta untuk membayar sejumlah uang, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, agar kasus mereka “dihilangkan”. Warga negara asing menjadi target utama karena dianggap lebih rentan dan tidak ingin terlibat masalah hukum di negara asing.
Tanggapan Polri dan Penyelenggara DWP

Pernyataan Polri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Ia menegaskan bahwa Polri akan memberikan sanksi tegas terhadap anggota yang terbukti melanggar. “Kami tidak akan mentolerir tindakan yang mencoreng nama baik institusi. Hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujar Kapolri.
Tanggapan Penyelenggara DWP
Pihak penyelenggara DWP, Ismaya Live, juga menyampaikan keprihatinan atas insiden ini. Mereka berjanji akan meningkatkan koordinasi dengan pihak keamanan untuk memastikan pengalaman yang aman dan nyaman bagi seluruh penonton, baik lokal maupun internasional.
Dampak Sosial dan Implikasi Jangka Panjang

Citra Polri yang Tercoreng
Kasus ini menjadi pukulan berat bagi citra Polri, yang selama ini berupaya meningkatkan kepercayaan publik. Tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat dan mencoreng reputasi institusi.
Dampak pada Pariwisata
Insiden ini juga dapat berdampak negatif pada sektor pariwisata Indonesia. Pemerasan terhadap warga negara asing menciptakan kesan bahwa Indonesia tidak aman bagi wisatawan, khususnya saat menghadiri acara internasional seperti DWP.
Desakan Reformasi Internal
Kasus ini memicu desakan dari berbagai pihak untuk mempercepat reformasi di tubuh Polri. Pengawasan internal yang lebih ketat dan pelatihan etika yang lebih baik dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah kejadian serupa.
Langkah-Langkah Polri ke Depan

Polri berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem internalnya guna memastikan bahwa tindakan serupa tidak terulang. Berikut adalah langkah-langkah yang direncanakan:
Penegakan Hukum
Para pelaku Penangkapan 18 polisi terbukti bersalah akan dijerat dengan sanksi pidana dan administratif. Polri juga berjanji akan memproses kasus ini secara transparan agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.
Pelatihan Ulang Anggota Polisi
Seluruh anggota polisi yang bertugas di lapangan akan mendapatkan pelatihan ulang terkait etika kerja, profesionalisme, dan pengelolaan situasi dalam acara besar.
Pengawasan Internal yang Lebih Ketat
Penggunaan teknologi, seperti body camera, akan diperluas untuk memantau interaksi antara polisi dan masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Estimasi Biaya Penanganan Kasus
Berikut adalah tabel estimasi biaya yang mungkin timbul dalam penanganan kasus Penangkapan 18 polisi ini:
Kategori Biaya | Estimasi Harga (IDR) | Keterangan |
---|---|---|
Investigasi Internal | 50.000.000 – 100.000.000 | Meliputi biaya operasional tim investigasi |
Proses Hukum | 100.000.000 – 200.000.000 | Termasuk biaya pengacara dan administrasi |
Kompensasi Korban | Variatif | Tergantung jumlah dan kesepakatan dengan korban |
Pelatihan Ulang Anggota Polisi | 500.000 – 1.000.000 per anggota | Untuk meningkatkan profesionalisme dan etika kerja |
Catatan: Angka di atas merupakan estimasi dan dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus dan kebijakan institusi.
Pelajaran Penting dari Kasus DWP
Kasus ini menjadi peringatan bahwa setiap institusi, termasuk Polri, harus terus berupaya menjaga integritas dan profesionalisme anggotanya. Acara besar seperti DWP seharusnya menjadi ajang promosi budaya dan pariwisata Indonesia, bukan menciptakan ketakutan bagi peserta.
Diharapkan, langkah-langkah tegas yang diambil Polri dapat menjadi pelajaran bagi seluruh anggotanya untuk mengedepankan etika kerja dan melindungi, bukan memanfaatkan, masyarakat yang mereka layani.