PENGUATAN POLRI YANG PROMOTER (PROFESIONAL - MODERN - TERPERCAYA) MENUJU INDONESIA MAJU


SEJARAH PUSAT KEUANGAN POLRI


Sejalan perubahan paradigma polisi sipil atau non-militer yang berfungsi menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, maka kedudukan kepolisian dalam organisasi negara menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan professional sebagai syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik dapat terwujud manakala didukung oleh penyelenggara fungsi pemerintahan yang baik. Dengan demikian penyelenggaraan kepolisianyang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan akan dapat mendukung pemerintahan yang baik bila terwujud kepolisian yang baik (good police).


Oleh karena itu di mana kedudukan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan paradigma baru polisi sipil atau non-militer dalam sistem pemerintahan Indonesia, perlu dikaji secara ilmiah yang berpijak pada konsep HukumTata Negara dan Hukum Administrasi, agar dapat ditentukan kedudukan kepolisian berada pada posisi yang ideal berdasarkan ketatanegaraan, sehingga kepolisian benar-benar menjadi lembaga yang mandiri, modern, proporsional dan profesional sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat yang bertumpu pada kepolisian yang baik (good police) untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).

VISI & MISI PUSAT KEUANGAN POLRI

PRESTASI DAN CAPAIAN

PENILAIAN DARI BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN POLRI
DENGAN OPINI WTP 6 KALI BERTURUT-TURUT (TAHUN 2013-2018)

PAPARAN PEMBENTUKAN ZONA INTEGRITAS PUSAT KEUANGAN POLRI



DOWNLOAD PAPARAN

6 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

ZONA INTEGRITAS (ZI) PUSAT KEUANGAN POLRI MENUJU WBK/WWBM

PENATAAN TATA LAKSANA

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance

POSTER ZONA INTEGRITAS