A. Tulisan "Gemi Artha Prasaja Nagara Jaya" yang melingkar diluar bulatan logo:

1. Gemi artinya hemat dan benar dalam penggunaan dari pelayanan keuangan serta artinya kemampuan untuk membatasi penggunaan atau pengeluaran terhadap hal-hal yang betul-betul diperlukan.
2. Artha artinya pemegang uang dalam hal ini bendahara (countable).
3. Prasaja bermaknakan tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebih-lebihkan didalam penggunaan keuangan negara.
4. Negara berartikan kesatuan bangsa dan negara.
5. Jaya berartikan sukses dan berhasil serta tercapai apa yang diharapkan.

B. Lambang Bintang Tiga berartikan "Tribrata sebagai pedoman hidup bagi insan Polri".

C. Rumah dengan Empat Pilar Tiang Penyangga, bermakna sebagai penopang dasar kekuatan rumah atau prinsip sendi pedoman kerja sebagaimana tersirat pada Catur Prasetya.

D. Tiga Tangga sebagai Dasar Pondasi Rumah, bermaknakan sebagai prinsip dasar pelayanan keuangan yang terdiri dari:

1. cepat dalam pelayanan.
2. tepat dalam hal penggunaan atau pembayaran.
3. benar dalam hal pertanggungjawaban hukum dan prosedur.

E. Pundi Emas, bermakna sebagai tempat menyimpan uang yang aman, sederhana, tertutup kerahasiaannya serta mudah dijangkau setiap penggunanya.

F. Lembaran Buku Tulis, bermakna sebagai lembar pencatatan yang berisikan sesuatu yang ikhwal tentang penggunaan, peruntukan, perolehan dan transaksi keuangan.

G. Bulu Angsa yang berdiri tegak diatas Buku, bermakna sebagai alat tulis/pencatat.

H. Dislokasi Keuangan "Lambang Kesatuan Keuangan".

I. Warna Dasar biru melambangkan Fungsi Keuangan Polri dalam bekerja memiliki kompetensi, integritas, kejujuran, serta loyalitas yang tinggi dalam pelaksanakan tugas.

J. Warna Dasar kuning mempunyai arti kegembiraan, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban hendaknya personal fungsi keuangan polri selalu diliputi dengan kegembiraan walaupun dalam keadaa5 yang sulit.

Oleh karena itu di mana kedudukan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan paradigma baru polisi sipil atau non-militer dalam sistem pemerintahan Indonesia, perlu dikaji secara ilmiah yang berpijak pada konsep HukumTata Negara dan Hukum Administrasi, agar dapat ditentukan kedudukan kepolisian berada pada posisi yang ideal berdasarkan ketatanegaraan, sehingga kepolisian benar-benar menjadi lembaga yang mandiri, modern, proporsional dan profesional sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat yang bertumpu pada kepolisian yang baik (good police) untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).